Perizinan Penggunaan Konten Milik Pihak Lain di YouTube: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kebijakan Platform - Kusumaningsih, Rila; Suhardi, Zetilla Arifa (Jurnal Penelitian Inovatif, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perizinan penggunaan konten milik pihak lain di platform YouTube dari perspektif hukum hak cipta nasional serta kebijakan internal platform YouTube sebagai penyedia layanan berbagi video. Dalam era digital yang ditandai oleh maraknya produksi dan distribusi konten, pelanggaran hak cipta menjadi salah satu isu utama, khususnya pada platform seperti YouTube. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta ditunjang oleh analisis terhadap praktik kebijakan platform digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan konten yang mengandung unsur karya cipta pihak lain pada dasarnya memerlukan izin tertulis dari pemilik hak cipta, kecuali untuk penggunaan yang termasuk dalam kategori pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 undang-undang tersebut. Di sisi lain, YouTube memiliki sistem perlindungan hak cipta melalui Content ID dan Copyright Match Tool yang memberi kewenangan kepada pemilik hak cipta untuk memantau, mengklaim, atau memonetisasi kontennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan izin penggunaan konten di YouTube menempuh beberapa tahap, yaitu identifikasi pemegang hak cipta, pengajuan permohonan lisensi tertulis, penyusunan perjanjian lisensi, serta pemanfaatan Content ID dan Copyright Match Tool sebagai instrumen teknis-platform yang bersifat melengkapi, bukan menggantikan, ketentuan hukum nasional. Sinkronisasi antara regulasi nasional dan kebijakan platform tetap diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pemilik karya sekaligus kepastian hukum bagi kreator konten. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan edukasi hukum terhadap kreator digital agar proses perizinan dapat dilakukan sesuai prosedur yang sah.