Penguatan Peran Inspektur Tambang Dalam Mendukung Hilirisasi Industri Melalui Pengawasan Pertambangan - Azizah, Anisa Kurniatul; Santoso , Bagus Teguh (Jurnal Penelitian Inovatif, 2026)
Pengaturan baru mengenai pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat kebijakan sentralisasi perizinan pertambangan dan kewajiban pemurnian (smelterisasi) sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang dan penerimaan negara. Namun, sentralisasi perizinan juga menimbulkan tantangan pengawasan akibat luasnya wilayah pertambangan, keterbatasan jumlah inspektur tambang, dan meningkatnya potensi pertambangan ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan inspektur tambang dalam mendukung efektivitas pengawasan pertambangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kegiatan pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan melalui penambahan jumlah inspektur tambang, pembagian wilayah pengawasan yang lebih proporsional, serta penyempurnaan pengaturan kewenangan inspektur tambang agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan legal maupun ilegal lebih efektif. Penguatan tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan sentralisasi perizinan dan mendukung keberhasilan program hilirisasi industri. Penelitian ini menawarkan penguatan kelembagaan inspektur tambang sebagai dasar pengembangan kebijakan pengawasan pertambangan yang lebih efektif di Indonesia.