Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam
DOI:
https://doi.org/10.54082/jupin.556Kata Kunci:
Akuntabilitas Kinerja, Penyediaan Data, Program Keluarga Harapan (PKH)Abstrak
Penyediaan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penting untuk memastikan program tepat sasaran, terutama di Kelurahan Kampung Seraya, Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab atas pengendalian, pengawasan, dan penyediaan data peserta PKH, dengan tujuan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan data peserta PKH. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Koordinator Kota PKH, Pendamping PKH, Lurah, DPRD, serta masyarakat. Data dianalisis berdasarkan lima indikator akuntabilitas dari Koppel yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dari beberapa indikator, termasuk transparansi petunjuk teknis, laporan kinerja, dan permintaan data khusus yang dinilai baik. Namun, terdapat masalah teknis dalam menginput data peserta yang tidak memenuhi syarat dalam aplikasi SIKS-NG oleh pendamping PKH. Laporan kinerja terbuka memungkinkan langkah perbaikan program PKH berjalan sesuai petunjuk teknis. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan akurasi data, keterbatasan finansial menghambat kolaborasi. Pengendalian sumber daya manusia dan teknologi serta pelayanan pendataan PKH penting untuk menjaga keteraturan organisasi. Dinas Sosial menetapkan kriteria kelayakan, serta menunjukkan tanggung jawab tinggi terhadap kebutuhan masyarakat melalui layanan pengaduan, sosialisasi, pertemuan peningkatan kemampuan, dan survei kepuasan.
Referensi
Adirinarso, D. (2023). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamata Labuhan Ratu, Lampug Timur. Nucl. Phys., 13(1), 104–116.
Amnurita, F. (2021). Analisis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Tampan Kota PekanBaru. 4.
çimen, sabri, Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 12(2), 6. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955
Durrotunnisa, & Nur, H. R. (2020). Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation, dan Plant (WDEP) Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Menyelesaikan Skripsi. Jurnal Basicedu, 5(5), 3(2), 524–532. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971
Hasim, I. (2022). Pertanggungjawaban PNBP. KLC2.Kemenkeu.Go.Id, 2, 1.
Hayuningtyas, Aprili, E. D. (2020). Transparasi, Akuntabilitas, Reponsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen). Akuntabel, 5(1), 93–105.
Kutika, N., & Mambo, J. H. P. R. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado Natalia, VII(102), 43–52.
Maani Dt, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayananan Publik. Demokrasi, no 1(VIII), 48.
Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. 6(1), 63–72.
Ratna Kurniasih, D., & Parawangi, A. (2022). Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kepolisian Sektor Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(2), 459–472. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index
Sinica, A. P., Science, A. L., Stedmon, C. A., Markager, S., Bro, R., Fellman, J. B., Petrone, K. C., Grierson, P. F., D’Orazio, V., Traversa, A., Senesi, N., Lapierre, J. F., Frenette, J. J., Catalá, T. S., Mladenov, N., Echevarría, F., Reche, I., Science, E., Technology, R., … Qianheng, G. (2019). Akuntabilitas Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Studi kasus (Di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2020(1), 473–484.
Stocks, N. (2016). Akuntabilitas Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada UED/SP (Danau Indah Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan, Mudik, Kabupaten Kuantan Singgigih). 1–23.
Tonsuk, D. (1970). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Kaos GL Dergisi, 2(October), 765–770.
Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523
Yuni Aliyatul Rohmah. (2015). ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 18(September 2014), 1–9. https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Paska Angle Ria Aritonang, Februati Trimurni

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.