Analisis Implementasi Pola Badan Layanan Umum Daerah dalam Mendukung Pendanaan Pelatihan Blended Learning bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bali
DOI:
https://doi.org/10.54082/jupin.1574Kata Kunci:
Aparatur Sipil Negara, Badan Layanan Umum Daerah, Blended Learning, Fleksibilitas Pembiayaan, PelatihanAbstrak
Pelatihan blended learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan fleksibilitas pembiayaan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh mekanisme keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendukung fleksibilitas pembiayaan pelatihan blended learning bagi ASN di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada periode Januari hingga April 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pola BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan UPTD PKSDM untuk melakukan inovasi dalam pembiayaan pelatihan, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber dana non-APBD, kemitraan, serta pengelolaan dana secara lebih mandiri. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan BLUD dan perlunya penguatan sistem akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pola BLUD memiliki dampak strategis dalam peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelatihan ASN, khususnya dalam skema blended learning, serta menjadi model alternatif pembiayaan pelatihan yang lebih adaptif di sektor publik.
Referensi
Handayani, D., Hakim, A. L., & Jumanah. (2024). Efektivitas penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 133–151. https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150
Firmansyah, A. (2024). Menguak titik lemah BLU: Dampak pengendalian internal terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(2), 87–103. https://doi.org/10.5281/zenodo.10428289
Kahfi, M. (2024). Implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada entitas pelatihan aparatur pemerintah. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik, 12(2), 123–136. https://doi.org/10.56259/jwi.v5i02.270
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Kemendagri.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Khurniawan, A. W., Sailah, I., Muljono, P., Indriyanto, B., & Maarif, M. S. (2021). Strategi prioritas peningkatan efektivitas pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Badan Layanan Umum Daerah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 93–96. https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1745
Khurniawan, A. W., Sailah, I., Muljono, P., Indriyanto, B., & Maarif, M. S. (2021). Efektivitas pengel-olaan Sekolah Menengah Kejuruan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (SMK-BLUD). Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, 7(2), 512–518. https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.512
Lembaga Administrasi Negara. (2018). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning. Jakarta: LAN RI.
Liawan, C. (2018). Analisis penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong. Jurnal Pitis AKP, 2(1), 1–2. https://doi.org/10.32531/jakp.v3i1.89
Pemerintah Provinsi Bali. (2021). Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar: Pemprov Bali.
Pemerintah Provinsi Bali. (2022). Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Denpasar: Pemprov Bali.
Pemerintah Provinsi Bali. (2023). Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Denpasar: Pemprov Bali.
Pemerintah Provinsi Bali. (2024). Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Denpasar: Pemprov Bali.
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengel-olaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rambe, M. T., & Devitra, J. (2022). Sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD pada Puskesmas Kuala Tungkal I. Jurnal Manajemen Sistem Informasi, 7(2), 184–189. https://doi.org/10.33369/mana.v7i2.31923
Santosa, M. D. (2020). Efektivitas implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Studi deskriptif tentang Puskesmas Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4562840
Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. PERSPEKTIF, 11(1), 160–168. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5367
Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suhaila. (2021). Implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Bina Praja, 13(3), 201–212. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/254/171
Syahril. (2013). Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Jurnal Performance: Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 31–33. https://doi.org/10.31227/osf.io/bp83g
Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Admin-istrasi Publik, 9(3), 339–350. https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/download/17552/6873
Turiman, T., Dai, R. M., & Sari, D. S. (2021). Implementasi kebijakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Katapang di Kabupaten Bandung. Responsive, 4(2), 87–103. https://doi.org/10.52433/responsive.v4i2.3068
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Febriana Tunggadewi, I Kadek Darma Yogantara
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
